Tuesday, March 13, 2012

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

I.1    Latar belakang

         Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di perdesaan telah melaksanakan beberapa program pembangunan, seperti : Program Kompensasi Pengurangan Subsidi – Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) tahun 2005 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2007 dan 2008. Program tersebut telah berhasil memberikan kemudahan akses masyarakat miskin kepada infrastruktur perdesaan dan secara  tidak langsung telah meningkatkan kegiatan perekonomian di perdesaan.
         Pelaksanaan program-program ini, selain ditujukan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, juga untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), serta RPJM 2004-2011.
         Pada tahun 2007, Presiden RI telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dimana program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada diberbagai kementrian/lembaga. Pada tahun 2011, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) menjadi salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI.
         Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2011, dititik beratkan penanganannya pada desa tertinggal yang masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah.  Fokus utama program adalah (i) pengembangan masyarakat, (ii) pembangunan/peningkatan infrastruktur perdesaan dan (iii) peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah.

I.2   Maksud dan Tujuan PPIP

a.      Maksud
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi  kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintah yang  baik ( good govermance ) ditingkat pemerintah daerah.
b.      Tujuan PPIP
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2011 memiliki tujuan:
-   Mewujudkan peningkatkan akses masyarakat  miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan  infrastruktur dasar di wilayah  perdesaan.
-       Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur perdesaan.

I.3  Prinsip

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP 2011 adalah :
1.    Pemilihan Kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa (acceptable). Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengadaaan, maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan.
2.      Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparent) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
3.   Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.
4. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrasturktur dan sasran perdesaan secara mandiri oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar dapat harmonis secara sosial, produktif secara ekonomi dan lestari secara lingkungan.

I.4   Pendekatan

PPIP tahun 2011 dilaksanakan dengan pendekatan :
1.    Pemberdayaan Masyarakat, artinya seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
2.   Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin;
3.      Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab penuh pada penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur terbangun;
4.  Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan. Pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan dengan memberikan kesempatan secara luas pertisipasi aktif dari perempuan;
5.     Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan;
6.  Keterpaduan program pembangunn, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain;
7. Penguatan kapasitas kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong sinergi antara pemda, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.

I.5    Indikator Kinerja Program

Kinerja pelaksanaan PPIP 2011 diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:
1.  Masyarakat dilokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah kepusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan produksi pertanian dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air minum dan memiliki akses sanitasi yang memadai;
2. Terbentuknya lembaga pelaksanaan program (OMS) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PPIP 2011;
3. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrasturktur terbangun.

Rabat Beton

No comments:

Post a Comment